Medan,-
Sahabat Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (SMP-SU) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-Sumut) di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan Johor, Jumat (05/12/2025).
Aliansi SMP-SU menyoroti adanya dugaan korupsi pada Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas I Medan dengan pagu sebesar Rp.21.520.400.000,00 yang dikerjakan oleh CV.Pelangi Pagi melalui APBN Tahun Anggaran 2025.
Dalam pantauan awak media, massa unras membawa spanduk bertuliskan: "Bongkar Jaringan atau Mundur dari Jabatan. Lapas Kelas I Medan Bukan Tempat Kejahatan atau Perbuatan Zalim, Melainkan Tempat Pembinaan."
Ditambahkan, "Koordinator aksi Ilham menilai bahwa dugaan penyimpangan anggaran tersebut dapat merusak marwah lembaga pemasyarakatan serta bertentangan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, yang menegaskan bahwa "Tidak ada tempat untuk kejahatan. Segera tindaklanjuti siapa pun yang terlibat."
Menurut Ilham, pengadaan bahan makanan tersebut diduga tidak sesuai dengan bestek yang telah dianggarkan, sehingga membuka peluang bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Tuntutan massa dari aliansi SMP-SU yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum SMP-SU, Azrai antara lain :
1. Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-Sumut) memanggil dan memeriksa Kepala Lapas Kelas I Medan serta pimpinan CV. Pelangi Pagi terkait dugaan korupsi pada pengadaan bahan makanan WBP senilai Rp.21,52 Miliar, termasuk membuka dokumen kontrak secara transparan.
2. Mendukung penuh langkah Aparat Penegak Hukum (APH) dalam membongkar dalang dugaan KKN pada pengadaan bahan makanan tersebut.
Dilanjutkan, "Azrai berharap Kejati-Sumut mampu memperkuat pengawasan hukum dan memastikan transparansi penuh dalam proses pengusutan kasus ini. la menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas KPK-RI atau Kejaksaan, tetapi harus menjadi gerakan kolektif seluruh elemen masyarakat, terutama di Provinsi Sumatera Utara yang tengah berupaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. (tim)